Jakarta — presisimedia.com. Pemerintah terus memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program MBG berpotensi membuka hingga 3 juta lapangan kerja apabila diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Sebagaimana dikutip dari media nasional Inilah.com, Airlangga menjelaskan bahwa belanja pemerintah melalui program MBG memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang kuat, terutama pada sektor pangan, distribusi, logistik, dan layanan pendukung.
“Secara umum, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja. Dengan skala anggaran MBG yang besar, kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja sangat signifikan,” ujar Airlangga.
Dalam APBN 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk pelaksanaan MBG. Anggaran ini ditujukan untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat, mulai dari pelajar, ibu hamil, hingga balita di seluruh wilayah Indonesia.
Selain dampak sosial, MBG juga menciptakan lapangan kerja langsung melalui operasional dapur bergizi, distribusi makanan, manajemen logistik, hingga pengawasan program di tingkat daerah.
Dari sisi rantai pasok, program ini turut menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM sebagai pemasok utama bahan pangan. Hal ini membuka peluang usaha baru dan memperkuat ekosistem ekonomi daerah.
Data pemerintah dan pemberitaan media nasional mencatat, hingga awal 2026, implementasi MBG telah menyerap ratusan ribu hingga mendekati satu juta tenaga kerja dari unit-unit operasional yang telah berjalan.
Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi kebijakan pemenuhan gizi nasional, tetapi juga diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing nasional di tengah tantangan ketenagakerjaan ke depan.
Redaksi