Pasbar – Presesimedia.com. Pasaman Barat kembali masuk radar BPK. Dalam pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan 2019–2023, ditemukan fakta mencolok: dari 186 rekomendasi, hanya 125 yang benar-benar tuntas, 57 masih menggantung, dan 4 bahkan belum tersentuh sama sekali.
Hal tersebut diketahui dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024,
Baca juga :
https://presisimedia.com/ledakan-oksigen-rsud-pasbar-polda-masih-menyidik-publik-menuntut-jawaban-tegas/
Di atas kertas, instruksi bupati sudah dikeluarkan, surat pernyataan pejabat dibuat, namun di lapangan hasilnya mandek.
Fakta krusial:
Baca juga
https://presisimedia.com/bau-sampah-rsud-pasaman-barat-dikeluhkan-warga-manajemen-diminta-segera-berbenah/
Belanja BBM: dari kelebihan bayar Rp168,4 juta, masih tersisa Rp32 juta lebih yang belum kembali ke kas daerah.
Belanja gedung dan bangunan: dari kelebihan bayar Rp139,6 juta, yang tersetor baru sebagian kecil, Rp109,6 juta masih menggantung.
Belanja infrastruktur PUPR: potensi kerugian akibat kekurangan volume dan mutu pekerjaan mencapai Rp416 juta, dan hingga kini belum disentuh sama sekali.
Baca juga :
https://presisimedia.com/dishut-sumbar-sibuk-pulbaket-hutan-kamang-baru-terus-digerogoti
Ini menunjukkan satu hal: tindak lanjut BPK di Pasbar baru berhenti di meja birokrasi. Surat perintah jalan, tapi uang rakyat tetap tersandera.
Padahal, Pasal 20 UU 15/2004 jelas menyebut tindak lanjut adalah tanggung jawab Pemda dan DPRD. Namun faktanya, rekomendasi audit diperlakukan sebatas formalitas administrasi.
Publik pun wajar bertanya:
Apakah Pemkab Pasbar sungguh-sungguh menutup kebocoran anggaran?
Ataukah sekadar nyaman dengan rutinitas laporan tanpa aksi nyata?
Baca Juga
https://presisimedia.com/kasus-bullying-siswa-sdn-di-pasaman-viral-damai-rp5-juta-publik-dan-lsm-soroti-lemahnya-perlindungan-anak/
Dalam dunia korporasi, CEO tidak pernah mentoleransi laporan audit yang bolong bertahun-tahun. Investor hengkang, reputasi runtuh, dan kepemimpinan dipertanyakan. Sama halnya dengan pemerintah daerah: audit BPK bukan hiasan, melainkan alarm keras soal integritas keuangan.
Kini, Pasaman Barat dihadapkan pada pilihan: berani mengeksekusi rekomendasi dengan tuntas, atau membiarkan PR abadi ini terus menggerogoti kepercayaan publik.
Baca juga
https://presisimedia.com/kepala-tata-usaha-rsud-pasbar-sampah-rsud-sudah-dirapikan/
Redaksi
