Jakarta, 2- Presisimedia.com. Respons resmi yang diterima dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. atas surat konfirmasi publik yang dilayangkan oleh Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS) dinilai masih bersifat administratif dan belum menjawab substansi pertanyaan masyarakat terkait rencana pengadaan armada baru bernilai fantastis, mencapai US$ 8,03 miliar atau setara ratusan triliun rupiah.
Dalam surat balasan yang ditandatangani oleh Liza, Customer Care Representative Garuda Indonesia, perusahaan menyampaikan bahwa permintaan informasi dari Ahmad Husein, Ketua Umum P2NAPAS, telah diteruskan ke unit terkait dan saat ini masih menunggu konfirmasi lanjutan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, tidak ada penjelasan resmi dari jajaran direksi Garuda Indonesia mengenai dasar strategis, pembiayaan, maupun mekanisme pengawasan terhadap rencana pengadaan armada besar tersebut.
Rencana Pengadaan Armada dan Kondisi Keuangan Garuda
Sebelumnya, sebagaimana diberitakan Presisimedia.com (4 Oktober 2025), P2NAPAS telah mengirimkan surat bernomor 020/KONFIRMASI/P2NAPAS/X/2025 kepada Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Wamildan Tsani Panjaitan, menyoroti rencana pengadaan pesawat baru senilai miliaran dolar AS.
Langkah konfirmasi ini diajukan karena Garuda Indonesia masih mencatat kerugian Rp 2,3 triliun pada semester I-2025, dengan defisiensi modal mencapai Rp 25 triliun, serta liabilitas jangka pendek yang melebihi aset lancar. Auditor juga menyoroti ketidakpastian material terkait kelangsungan usaha perusahaan pelat merah tersebut.
“Publik berhak memperoleh informasi yang jelas dan objektif atas kebijakan pengadaan ini, mengingat nilainya sangat besar dan akan berdampak langsung terhadap kinerja keuangan maupun keberlanjutan Garuda Indonesia,” ujar Ahmad Husein Batu Bara, Ketua Umum P2NAPAS.
Risiko Tata Kelola dan Peringatan KPK
P2NAPAS juga mengutip hasil audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 Oktober 2025, yang menyoroti potensi risiko pengadaan berskala besar, antara lain:
Konflik kepentingan antar pihak penyedia dan pengambil keputusan;
Permainan harga dan manipulasi spesifikasi teknis;
Potensi gratifikasi dan lemahnya sistem pengawasan internal.
Dalam surat konfirmasinya, P2NAPAS meminta Garuda Indonesia menjelaskan empat hal penting:
1. Landasan strategis dan finansial pengadaan armada baru;
2. Rencana mitigasi risiko agar tidak terulang kasus hukum di masa lalu;
3. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal;
4. Komitmen terhadap rekomendasi KPK terkait pencegahan penyimpangan.
Langkah P2NAPAS didasari oleh fungsi kontrol sosial masyarakat sipil sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bagi organisasi ini, keterbukaan informasi menjadi prasyarat utama untuk memastikan setiap kebijakan strategis BUMN tidak menimbulkan beban baru bagi negara, apalagi di tengah situasi pemulihan finansial Garuda Indonesia pasca restrukturisasi.
Pengamat kebijakan publik menilai, respons lamban dan minim informasi dari Garuda Indonesia mencerminkan adanya kesenjangan dalam tata kelola komunikasi korporasi.
> “Dalam konteks BUMN strategis, kecepatan dan transparansi menjawab isu publik adalah bagian dari reputasi korporasi. Garuda perlu memanfaatkan momentum ini untuk membangun kepercayaan, bukan sekadar menjalankan formalitas administratif,” ujar seorang analis korporasi.
Dengan dukungan modal dari Danantara Indonesia dan restrukturisasi yang masih berjalan, Garuda Indonesia diharapkan mampu memperkuat praktik Good Corporate Governance (GCG) serta mengedepankan komunikasi proaktif kepada stakeholder, termasuk masyarakat sipil.
Surat konfirmasi dari Garuda Indonesia yang hanya berisi pemberitahuan tindak lanjut internal dianggap belum memenuhi ekspektasi publik akan keterbukaan informasi.
Kini, publik dan pemangku kepentingan menantikan penjelasan resmi dari manajemen Garuda Indonesia mengenai arah strategis, struktur pendanaan, serta komitmen transparansi dalam rencana pengadaan armada baru senilai miliaran dolar tersebut.
🕘 Reporter: Ismail Hasan
📍 Editor: Admin Nasional
📎 Sumber: Surat
resmi Garuda Indonesia & Presisimedia.com (4 Oktober 2025)
