Sumatera Barat — Kritik tajam kembali datang dari Ketua LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman), Ahmad Husein Batu Bara, yang menyoroti keras rencana maupun kebiasaan kunjungan kerja (kunker) keluar daerah oleh sejumlah anggota DPRD di kabupaten/ kota Sumatera Barat, terutama saat daerah sedang dilanda banjir dan longsor yang menimbulkan kerusakan parah di berbagai Daerah.
Dalam pernyataannya, Ahmad Husein menegaskan bahwa saat ini bukan waktunya bagi para wakil rakyat “bersantai” atau “berwisata kedinasan” menggunakan anggaran publik, ketika ribuan warga masih berjuang membersihkan rumah, memperbaiki fasilitas umum, dan menunggu kehadiran pemerintah daerah secara langsung.
> “Jangan sampai DPRD terlihat lebih sibuk mengejar daftar hadir kunker daripada hadir di tengah masyarakat yang sedang terdampak musibah. Ini waktunya turun ke rakyat, bukan jalan-jalan atas nama tugas!” tegas Ahmad Husein.
Ia menilai, dalam kondisi darurat bencana, setiap rupiah anggaran harus benar-benar difokuskan pada evakuasi, pemulihan infrastruktur, bantuan sosial, dan pengurangan risiko bencana, bukan untuk perjalanan dinas yang manfaatnya kerap dipertanyakan publik.
Menurutnya, keputusan melakukan perjalanan dinas ke luar Sumatera Barat pada saat masyarakat sedang ditimpa musibah merupakan tindakan yang tidak etis, tidak empatik, dan berpotensi menimbulkan kemarahan publik.
> “Bila DPRD tetap memaksakan kunker, itu berarti mereka menutup mata terhadap penderitaan masyarakat. Ini preseden buruk bagi legitimasi moral wakil rakyat.”
Ahmad Husein juga menyerukan agar Sekretariat DPRD bersikap lebih bijak dengan menunda seluruh perjalanan keluar daerah sampai wilayah terdampak benar-benar pulih.
Ia menambahkan bahwa P2NAPAS akan terus memantau penggunaan anggaran DPRD, khususnya pada pos perjalanan dinas yang selama ini menjadi salah satu belanja paling rawan disorot publik dan auditor.
> “Ini momentum bagi DPRD untuk menunjukkan keberpihakan. Bukan pada agenda kunker, tapi pada rakyat Sumatera Barat.”
P2NAPAS berharap kritik ini dapat menjadi pengingat sekaligus tekanan moral agar DPRD menunjukkan empati, kehadiran, dan aksi nyata di tengah bencana, bukan sekadar jargon di media.
Ismail Hasan
Editor Redaksi presesimedia.com
