Jakarta, Presesimedia.com –
Musyawarah Nasional (MUNAS) I Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) resmi digelar, Kamis (2/10), di Meeting Room Yudhistira. Agenda perdana ini menandai babak baru perjalanan organisasi dengan fokus pada tata kelola, regenerasi kepemimpinan, serta penguatan peran strategis KMDT lima tahun ke depan.
Rangkaian MUNAS berlangsung sejak sore dengan registrasi, jamuan makan malam, hingga sidang pleno yang mengesahkan tata tertib, laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2020–2025, serta pemilihan Ketua Umum DPP KMDT periode 2025–2030. Prosesi pelantikan Ketua Umum terpilih dilakukan melalui penyerahan pataka, sambutan resmi, dan foto bersama seluruh peserta.
Di tengah dinamika sidang, isu agraria mencuat sebagai sorotan utama. Khairuddin Simanjuntak, peserta dari Sumatera Barat sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, menitipkan pesan penting kepada calon Ketua Umum. Ia menegaskan agar kepengurusan baru KMDT memberi prioritas tinggi pada penyelesaian konflik agraria antara masyarakat adat Danau Toba dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
> “Kami berharap Ketua Umum terpilih benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat adat Danau Toba, menyelesaikan konflik agraria dengan PT TPL secara adil, dan mendorong pemerintah serta penegak hukum bersikap netral,” ujar Khairuddin.
Konflik agraria tersebut dinilai sebagai problem krusial yang memengaruhi ekosistem bisnis, keberlanjutan lingkungan, serta stabilitas sosial-ekonomi kawasan Danau Toba. Para peserta MUNAS sepakat bahwa suara masyarakat adat harus menjadi agenda besar KMDT dalam periode kepengurusan baru.
Baca juga:
*LSM P2NAPAS &Awak Media Jalin Silaturahmi dengan Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Mahfud*
Dengan mandat 2025–2030, Ketua Umum terpilih DPP KMDT diharapkan mampu menjadi bridge builder antara kepentingan masyarakat adat, dunia usaha, dan pemerintah. Sinergi ketiganya diyakini sebagai kunci tercapainya pembangunan berkelanjutan dan tata kelola kawasan Danau Toba yang inklusif.
Redaksi
