Oleh: Benny Parapat
(Aktivis dan Pemerhati Politik)
Jakarta — Presisimeda.com. Indonesia hari ini memikul sebuah warisan kekuasaan yang tidak ringan. Pasca berakhirnya masa jabatan Joko Widodo, publik justru disuguhi rangkaian polemik yang belum menemukan ujung kejelasan.
Dari persoalan integritas personal hingga dugaan keterlibatan dalam pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, semua menumpuk menjadi beban sejarah yang sulit dihapus dari ingatan kolektif bangsa.
Isu dugaan ijazah yang hingga kini tak pernah diselesaikan secara terang benderang adalah contoh bagaimana kepastian hukum seolah dipinggirkan.
Lebih serius lagi, mencuat dugaan bahwa Jokowi berperan dalam proses sistematis pelemahan KPK—lembaga yang selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi. Jika tudingan ini benar, maka pertanggungjawaban moral dan politik adalah keniscayaan, bukan sekadar tuntutan kelompok kritis.
Sayangnya, kritik kerap dibalas dengan stigma “pembenci”. Pola ini bukan hanya tidak dewasa, tetapi juga berbahaya bagi demokrasi. Membela kekuasaan tanpa evaluasi kritis adalah bentuk kemalasan berpikir. Demokrasi tidak pernah lahir dari pemujaan, melainkan dari keberanian untuk mengoreksi.
Sejarah dunia mencatat, pemimpin yang dianggap “berprestasi” tidak selalu berakhir sebagai teladan. Adolf Hitler, Ferdinand Marcos, dan Soeharto pernah dielu-elukan.
Namun harga yang harus dibayar rakyat mereka adalah runtuhnya nalar demokrasi, suburnya ketakutan, dan panjangnya luka sejarah. Prestasi tidak pernah cukup untuk menutupi penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam konteks Indonesia, publik menyaksikan dengan jelas bagaimana kekuasaan digunakan untuk memuluskan jalan politik keluarga. Munculnya Gibran Rakabuming Raka ke puncak kekuasaan menjadi simbol paling nyata.
Prinsip anti-nepotisme—roh Reformasi 1998—seakan kehilangan makna. Meritokrasi tergeser oleh kedekatan, dan jabatan publik perlahan berubah menjadi alat balas jasa politik.
Pertanyaannya sederhana namun mendasar: sampai kapan praktik seperti ini dibiarkan? Jika jabatan terus dibagikan bukan berdasarkan kapasitas, melainkan relasi, maka yang runtuh bukan hanya tata kelola pemerintahan, tetapi juga kepercayaan publik.
Tulisan ini bukan sekadar kritik, apalagi kebencian. Ini adalah peringatan. Kekuasaan yang dibangun di atas kompromi terhadap kebenaran akan selalu dihantui kegelisahan.
Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan lain, dan manipulasi hari ini akan menjadi beban sejarah di masa depan.
Jokowi, ingatlah: sejarah tidak pernah lupa. Selama kebenaran dihindari, hidupmu—dan kehidupan demokrasi bangsa ini—tidak akan pernah benar-benar tenang.
( Redaksi.)