foto dok. gambar uang Ilustrasi.
Pasaman – Presesimedia.com. Hingga memasuki awal November 2025, rencana kontrak kerja sama media Online yang pernah disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Nelfri Afandi, masih belum menunjukkan kepastian realisasi. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan sekaligus pertanyaan dari kalangan wartawan di Pasaman yang sejak September lalu telah menunggu tindak lanjut setelah disampaikan bahwa kontrak media akan diproses pasca perubahan anggaran.
Ewin, salah satu pimpinan organisasi wartawan dari Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Nusantara (PJID-N), menyebut bahwa sampai hari ini belum ada satu pun media Online di Kabupaten Pasaman yang menerima informasi resmi maupun penandatanganan kontrak.
Padahal komunikasi awal saat pertemuan bulan September sempat memberikan sinyal bahwa kerja sama akan segera dieksekusi.
Menurut Ewin, kepastian informasi seperti ini sangat diperlukan. Media bukan hanya mitra publikasi, namun bagian dari ekosistem governance yang ikut menjaga transparansi, komunikasi kebijakan publik, sekaligus mendorong kualitas tata kelola pemerintahan yang sehat.
Dalam standar leadership modern yang CEO Friendly, kejelasan informasi, konsistensi keputusan, serta kesesuaian antara pernyataan dan realisasi menjadi bagian indikator kredibilitas institusi. Ketika sebuah komitmen publik telah disampaikan pimpinan lembaga negara, maka kejelasan progres, timeline, dan penanggung jawab menjadi penting untuk disampaikan secara terbuka.
Kalangan wartawan berharap DPRD Pasaman dapat memberikan “position statement” resmi atas status rencana kerja sama tersebut. Apakah kontrak ini sudah masuk dalam ruang anggaran final? Apakah masih dalam proses administrasi? Atau justru terdapat perubahan keputusan kebijakan?
Keterbukaan seperti ini justru akan memperkuat citra DPRD di mata publik — bahwa lembaga ini menjunjung profesionalitas, akuntabilitas, serta menjadikan media sebagai mitra strategis dalam ruang demokrasi daerah.
Media Pasaman menegaskan bahwa apa pun keputusan akhirnya, yang dibutuhkan adalah kepastian. Transparansi dan komunikasi terbuka dinilai jauh lebih bermartabat dan berkelas bagi institusi publik ketimbang membiarkan komitmen yang telah terucap menjadi multi tafsir di masyarakat.
Sampai berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari Ketua DPRD dan Sekretariat DPRD Pasaman. Publik dan komunitas pers masih menunggu kepastian sikap serta kejelasan final rencana kemitraan tersebut.
(Ismail Hasan)