PASAMAN — Presesimedia.com Setelah Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 2/INST-2025 terkait percepatan pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diterbitkan, masyarakat kini menunggu langkah konkret para kepala daerah. Namun di Kabupaten Pasaman, justru muncul tanda tanya besar.
Sampai hari ini, Bupati Pasaman Welly Suhery memilih diam.
PETI terus berlangsung. Sungai terus dikeruk. Ekosistem DAS terus rusak. Dan Bupati tidak memberikan satu pun respon formal.
Padahal Instruksi Gubernur sangat eksplisit mewajibkan:
– pemetaan titik PETI
– inventarisasi lokasi
– sinergi Forkopimda
– pelaporan triwulan
– dan strategi pemutusan rantai pasokan alat berat / modal ilegal.
Ini bukan ruang tafsir. Ini perintah langsung. Tapi Pasaman seakan berjalan seolah tidak ada instruksi.
Presesimedia secara resmi telah mengajukan 12 pertanyaan jurnalis kepada Bupati Pasaman — mulai langkah konkret Pemkab hingga timeline target Zero PETI. Sampai berita ini ditayangkan, tidak satu pun jawaban diberikan Bupati.
Diam adalah sikap politik.
Dan diam seorang kepala daerah dalam isu kerusakan ekologis adalah alarm paling keras.
Baca juga
*P2NAPAS Dukung Instruksi Gubernur Sumbar Nomor 2/INST-2025, Minta Kepala Daerah Bertindak Cepat Atasi PET* I
https://presisimedia.com/p2napas-dukung-instruksi-gubernur-sumbar-nomor-2-inst-2025-minta-kepala-daerah-bertindak-cepat-atasi-peti/
Karena publik Pasaman butuh kepastian: Apakah negara hadir atau justru sedang “membiarkan”?
PETI bukan hanya kriminal tambang unlicensed.
PETI adalah rantai ekonomi shadow yang mengikat pemodal, alat berat, BBM, broker, aktor non-formal — bahkan berpotensi menyeret aparat birokrasi sektoral jika tidak diputus.
Justru di ruang inilah peran kepala daerah menjadi penentu.
Baca juga
*Harga Pupuk Subsidi di Pasaman Selangit, Petani “Dikepung” Pengecer Nakal – Pemerintah Diminta Bertindak Tegas*
https://presisimedia.com/harga-pupuk-subsidi-di-pasaman-selangit-petani-dikepung-pengecer-nakal-pemerintah-diminta-bertindak-tegas/
Dinamika dan ekskalasi PETI di Pasaman tidak akan pernah berhenti hanya dengan rapat koordinasi normatif. Ini butuh keputusan politik yang berani. Karena PETI bukan fenomena kultural — ini industri.
Masyarakat menunggu komitmen Bupati Pasaman, tidak dalam bentuk statement normatif, tetapi roadmap konkret menuju Zero PETI.
Publik berhak mengetahui:
– apa langkah nyata Pemkab setelah Instruksi Gubernur turun
– kapan laporan triwulan akan dikirimkan
– dan bagaimana jaminan tidak ada keterlibatan oknum penegak struktur lokal
Presesimedia tetap menunggu jawaban resmi Bupati Pasaman.
Karena kepala daerah tidak hanya memimpin administrasi pemerintahan — tapi harus berani melindungi masa depan lingkungan yang jadi hak hidup rakyat Pasaman itu sendiri.
(Oloan Hsbn)
Editor Presesimedia.com
