Mandailing Natal — presesimedia.com Peredaran narkoba dan zat adiktif di Kabupaten Mandailing Natal kian mengkhawatirkan dan dinilai telah menjadi ancaman serius bagi masa depan Generasi Z. Kondisi ini memunculkan sorotan tajam terhadap peran Pemerintah Daerah dan DPRD yang dinilai belum tampil maksimal sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan H. Syahrir Nasution, Wakil Ketua HIKMA Sumatera Utara sekaligus pemerhati kebangsaan dan kebijakan publik. Ia menilai, Mandailing Natal yang selama ini dikenal sebagai Serambi Mekah Sumatera Utara kini tengah dihadapkan pada realitas sosial yang tidak bisa diabaikan.
“Narkoba bukan lagi ancaman tersembunyi. Peredarannya semakin terbuka dan menyasar generasi muda. Jika ini dibiarkan, kita sedang mempertaruhkan masa depan anak-anak Mandailing Natal,” tegas Syahrir.
Menurutnya, pemberantasan narkoba sejatinya merupakan tanggung jawab kolektif—melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat. Namun di lapangan, masyarakat justru menilai peran pemerintah dan legislatif terkesan pasif dan belum menunjukkan sense of urgency yang kuat.
Ironisnya, lanjut Syahrir, sejumlah elemen masyarakat justru tampil di garis depan. Tokoh adat, tokoh agama, hingga kaum ibu atau ina-ina berani menyuarakan perlawanan, bahkan ikut mengamankan pelaku peredaran narkoba demi melindungi lingkungan mereka.
“Ketika rakyat sudah bergerak sendiri, ini menjadi alarm keras. Pertanyaannya sederhana: di mana kehadiran negara dan wakil rakyat?” ujarnya.
Syahrir juga menyoroti meningkatnya kesadaran publik di era keterbukaan informasi. Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis dan tidak bisa lagi dibungkam dengan pendekatan formalitas.
“Rakyat hari ini sudah terbuka pikirannya. Informasi global membuat masyarakat tahu mana yang ditutup-tutupi dan mana yang jujur. Pemerintah tidak bisa lagi bersikap defensif,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik yang justru melindungi kebobrokan atau mencederai kepentingan publik. Transparansi, ketegasan, dan keberanian mengambil keputusan strategis menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, H. Syahrir Nasution menekankan bahwa masyarakat Mandailing Natal masih memberi ruang dan waktu kepada pemerintah daerah serta DPRD untuk berbenah.
“Namun jika terus abai, kepercayaan publik akan runtuh. Dan yang paling dirugikan adalah generasi muda kita. Ini bukan sekadar isu kebijakan, ini soal masa depan Mandailing Natal,” pungkasnya.
(S.N)
Editor Redaksi presesimedia.com
