DPR Sahkan UU Haji Baru, BP Haji Resmi Jadi Kementerian
Jakarta, Presesimedia.com – Kabar besar bagi calon jemaah haji dan umrah Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akhirnya mengesahkan revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat paripurna ke-4 masa sidang 2025–2026 di Gedung Senayan, Jakarta.
Regulasi baru ini membawa perubahan mendasar: Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi ditingkatkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Persetujuan disampaikan secara aklamasi usai Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, membacakan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta dihadiri para pimpinan DPR lainnya, termasuk Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa.
Dari pihak pemerintah, hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas yang juga menyampaikan pandangan akhir pemerintah.
Pokok Perubahan Penting
1. Transformasi kelembagaan – BP Haji kini berubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Status baru ini diharapkan memperkuat tata kelola, koordinasi, dan kebijakan layanan jemaah.
2. Kuota petugas haji daerah tetap ada – Namun jumlahnya akan dibatasi agar lebih efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah.
3. Landasan hukum lebih kuat – UU hasil revisi ini akan menjadi dasar hukum bagi percepatan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembentukan kementerian baru.
Dampak Bagi Jemaah
Dengan hadirnya kementerian khusus, masyarakat berharap pelayanan ibadah haji dan umrah lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah serta mitra penyelenggara juga mendapat arahan baru dalam tata kelola kuota dan standar pelayanan.
“Yang paling urgen adalah perubahan frasa badan menjadi kementerian. Tidak ada penghapusan petugas haji daerah, hanya pembatasan agar proporsional,” tegas Marwan di hadapan peserta rapat.
Babak Baru Haji Indonesia
Pengesahan ini menandai babak baru penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Dari sekadar badan ad hoc, kini menjadi kementerian penuh dengan mandat strategis nasional.
Indonesia pun tercatat sebagai negara dengan kelembagaan haji paling besar dan terstruktur di dunia, seiring jumlah jemaah yang terus meningkat setiap tahun.
Redaksi
