Oleh: Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)
Jakarta – PresesiMedia.com
Negara Pernah Buta, Kini Seolah Pura-Pura
Mei 1998 adalah pelajaran pahit. Negara yang buta informasi kehilangan kendali: 1.200 orang meninggal, 2.500 bangunan terbakar, kerugian Rp 2,5 triliun.
Harapan publik sederhana: teknologi canggih seharusnya jadi tameng. Setelah gelombang aksi 212 pada 2016, pemerintah membeli spyware kelas dunia, membangun pusat komando, dan menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk sistem keamanan digital.
Namun Agustus 2025 memperlihatkan ironi: massa meluas, gedung DPRD terbakar, transportasi lumpuh, korban berjatuhan. Teknologi mahal itu seolah hanya jadi lampu hias.
—
Korban Nyata, Mesin Sunyi
Dalam sepekan, enam hingga delapan orang meninggal, puluhan luka, dua ribu orang diamankan. Sebanyak 37 gedung DPRD rusak atau terbakar. Fasilitas publik, halte TransJakarta, hingga stasiun hancur. Kerugian ditaksir triliunan rupiah.
Baca Juga : P2NAPAS Raih Juara 2 Nasional Lomba Artikel Tulisan;Peran Perempuan& Anak; HUT RI Ke-80 Bintang Prabowo 08.
Padahal negara punya perangkat premium: Fin Fisher, Predator, Candiru, sistem pengenalan wajah, dan pelacakan metadata. Namun semuanya gagal memberi peringatan dini.
—
Benang Kusut Pengadaan
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2017 menunjukkan pola berulang:
2017 – 8.323 kasus ketidakpatuhan senilai Rp 30,87 triliun. Banyak disamarkan dengan istilah “peralatan khusus.”
2018 – Polri belanja intelijen Rp 685 miliar tanpa tender. Indikasi “Zero-Click Intrusion System” Rp 149 miliar muncul.
2019–2023 – BSSN dan BIN menggelontorkan ratusan miliar, tapi output tidak jelas.
2024–2025 – Kejaksaan Agung merencanakan belanja intelijen Rp 5,78 triliun lewat penunjukan langsung. Peraturan Jaksa Agung No. 1/2025 menutup akses transparansi.
Pola sama: spesifikasi kabur, tender formalitas, audit terhenti dengan alasan rahasia negara.
—
Kenapa Alat Canggih Gagal?
Tiga faktor utama penyebab:
1. Pengadaan amburadul – judul paket umum, vendor ditunjuk tanpa kompetisi.
2. Komandan tak paham, operator tak siap – alat hanya dipajang di command center.
3. Audit hanya kulit luar – BPK menilai keuangan, bukan fungsi nyata sistem.
—
Pelajaran dari 1998 – 2016 – 2025
1998: Negara buta → rakyat jadi korban.
2016: Konflik dimulai di layar ponsel → meledak di jalan.
2025: Alat canggih ada → tata kelola gagal.
—
Lima Resep Perbaikan
Agar uang rakyat tidak terus jadi “lampu hias,” ada langkah mendesak:
1. Audit digital substantif dengan ahli forensik independen.
2. Transparansi aman: paket jelas fungsi dan standar kinerja.
3. Doktrin operasi yang melindungi pendemo, bukan membungkam.
4. Tutup celah regulasi, batasi penunjukan langsung.
5. Libatkan publik dalam pemantauan.
Negara Harus Memilih
Fin Fisher, Predator, Candiru diciptakan untuk melindungi nyawa dari teror. Di Indonesia, mereka justru jadi simbol buruknya tata kelola.
> “Uang rakyat seharusnya membiayai keamanan dan demokrasi, bukan membeli alat yang bahkan auditor negara tak diizinkan memeriksa jantungnya,” tegas Iskandar Sitorus.
Demokrasi tidak butuh etalase.
Ia butuh alat yang bekerja dan negara yang berani diawasi.
Editor: PresesiMedia.com
