Krisis ekologis di Sumatera kian nyata
Jakarta – presesimedia.com. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak dapat disamakan dengan hutan hujan tropis. Menurutnya, anggapan bahwa sawit mampu menggantikan fungsi hutan merupakan kekeliruan yang berpotensi menyesatkan kebijakan lingkungan.
Peringatan tersebut disampaikan Anies saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Rakyat di Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2026). Ia menegaskan, krisis ekologis yang kian nyata di Sumatera—mulai dari banjir hingga kerusakan lingkungan—tak bisa dilepaskan dari masifnya alih fungsi hutan menjadi perkebunan.
Anies menjelaskan, meski kelapa sawit memiliki daun dan mampu menyerap karbon, kapasitas ekologisnya jauh di bawah hutan hujan tropis. Ia menyebut hutan mampu menyimpan karbon hingga berkali-kali lipat lebih besar karena usia pohon yang panjang serta struktur ekosistem yang utuh, mulai dari kanopi hingga sistem perakaran.
Menurut Anies, perbedaan paling nyata terlihat pada kemampuan mengelola air. Akar pohon hutan yang dalam berfungsi menahan tanah dan mengatur aliran air, sehingga mampu menekan risiko banjir dan longsor. Sebaliknya, perkebunan sawit dengan akar dangkal membuat air hujan langsung mengalir di permukaan tanah.
“Ketika hujan ekstrem terjadi, kawasan dengan areal sawit dampaknya lebih parah dibandingkan kawasan hutan,” ujar Anies. Ia menilai kondisi ini menjadi peringatan serius, terutama bagi wilayah Sumatera yang dalam beberapa tahun terakhir kerap dilanda bencana banjir.
Selain itu, Anies menegaskan bahwa hutan merupakan habitat utama bagi satwa liar yang terancam punah, seperti harimau Sumatera, gajah, dan badak. Perkebunan sawit, kata dia, tidak mampu menyediakan ruang hidup yang memadai bagi sebagian besar spesies tersebut.
Anies juga menyinggung bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan produksi komoditas, tetapi juga dari keberlanjutan lingkungan. Ia menilai, kebijakan yang mengabaikan daya dukung alam hanya akan meninggalkan beban ekologis bagi generasi berikutnya.
Anies menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar isu wacana, melainkan konsekuensi nyata dari kebijakan yang salah arah.
Ia mengingatkan, Sumatera tidak boleh terus dijadikan korban atas nama pertumbuhan ekonomi.
“Hutan yang hilang tidak bisa diganti dengan angka produksi. Alam akan selalu menagih, dan masyarakat yang pertama merasakan dampaknya,” tegas Anies.
Redaksi.