JAKARTA — presesimedia.com Lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tambang ilegal dan illegal logging kembali disorot. Ketua Umum Perkumpulan Wartawan PW Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Rugiarto, S.H., M.H., yang dikenal luas sebagai Agus Flores, secara terbuka meminta Kapolri bersikap tegas terhadap jajaran Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) yang dinilai gagal menjalankan fungsi strategisnya.
Menurut Agus Flores, maraknya tambang ilegal dan pembalakan liar di berbagai daerah menjadi bukti nyata bahwa sebagian Dirkrimsus tidak bekerja maksimal, bahkan terkesan membiarkan kejahatan lingkungan terus berlangsung tanpa penindakan serius.
“Dirkrimsus itu bukan jabatan simbolik, bukan untuk sekadar duduk manis atau gaya-gayaan. Itu jabatan kunci untuk menjalankan perintah negara, mendukung langsung program Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri dalam memberantas tambang ilegal dan illegal logging,” tegas Agus Flores, Rabu (4/2/2026).
Ia menilai, selama ini beban kemarahan publik justru jatuh ke Kapolri dan Kapolda, padahal masalah sesungguhnya berada di level teknis, yakni Dirkrimsus yang tidak menunjukkan kinerja tegas dan terukur.
“Ketika tambang ilegal dibiarkan, masyarakat marahnya ke Kapolri. Padahal yang seharusnya bekerja di lapangan itu Dirkrimsus. Kalau tidak mampu, jangan dipertahankan,” ujarnya lugas.
Agus Flores bahkan secara terang meminta Kapolri tidak ragu mencopot Dirkrimsus yang terbukti lemah, pasif, atau tidak berani menindak pelaku kejahatan sumber daya alam. Ia menegaskan, masih banyak perwira menengah berpangkat Kombes yang berintegritas dan siap bekerja serius.
“Jangan korbankan institusi demi mempertahankan pejabat yang tidak berprestasi. Ini soal profesionalisme, bukan soal kedekatan,” katanya.
Lebih lanjut, Agus Flores juga mendorong para Kapolda agar bersikap objektif dan berani menyampaikan evaluasi sebenarnya kepada Kapolri, termasuk merekomendasikan pergantian Dirkrimsus bila kinerjanya tidak sejalan dengan agenda nasional pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa isu tambang ilegal dan illegal logging bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut kerusakan lingkungan, penderitaan masyarakat, dan wibawa negara di mata publik serta Presiden RI.
“Jangan sibuk memviralkan dukungan kepada Presiden, tapi di lapangan penegakan hukumnya justru lemah. Itu kontradiktif dan merusak kepercayaan,” sindirnya tajam.
Menurut Agus Flores, saat ini Polri berada di titik krusial untuk membuktikan komitmen nyata mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bukan sekadar lewat slogan, melainkan melalui tindakan tegas dan konsisten di sektor-sektor rawan pelanggaran hukum.
“Polri harus bekerja dengan hasil, bukan dengan pencitraan. Presiden menunggu bukti, rakyat menunggu keadilan,” pungkasnya.
R. Mas M.H. Agus Rugiarto, S.H. (Agus Flores) Ketua Umum PW Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri
(SN)