Dua Koto – Presesimedia.com
Pekerjaan rehabilitasi dan penambahan ruang Puskesmas Simpang Tonang di Kabupaten Pasaman kian menuai kritik. Proyek bernilai kontrak fantastis sebesar Rp4,126 miliar yang dikerjakan oleh CV Midya Karya dengan pengawasan CV Ocean Tanami ini justru dipertanyakan publik dari sisi transparansi dan kualitas.
Alih-alih memberi harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih layak, proyek ini justru menyisakan tanda tanya. Pasalnya, hingga kini tidak ada kejelasan detail mengenai progres fisik, mutu material, maupun keterbukaan informasi dari pihak pelaksana dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman.
Baca juga…P2NAPAS Desak Presiden Copot Dua Menteri Gara-Gara Main Domino dengan Exs.Tersangka Pembalakan Liar
Rehabilitasi puskesmas seharusnya menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak masyarakat. Namun kenyataannya, publik masih bertanya-tanya: apakah pekerjaan miliaran rupiah ini benar-benar berjalan sesuai standar teknis, tepat waktu, dan berorientasi pada pelayanan pasien, atau sekadar proyek formalitas belaka?
Sejumlah kalangan menilai, lemahnya pengawasan membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian antara kontrak dengan realisasi lapangan. LSM, media, hingga masyarakat menuntut agar Dinas Kesehatan Pasaman tidak hanya diam, melainkan segera mempublikasikan laporan berkala terkait progres, kendala, serta jaminan mutu proyek.
Dengan nilai anggaran yang besar, publik berhak menuntut adanya akuntabilitas, efisiensi, dan hasil kerja yang nyata. Tanpa itu, proyek ini dikhawatirkan hanya menjadi “bangunan baru tanpa manfaat nyata” bagi masyarakat Simpang Tonang yang seharusnya menjadi penerima utama layanan kesehatan.
Ironisnya, ketika media mencoba meminta klarifikasi, baik Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman maupun pihak pelaksana kegiatan belum juga memberikan tanggapan. Diamnya pihak terkait semakin menegaskan kecurigaan publik akan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan proyek.
Masyarakat kini menunggu jawaban tegas: apakah proyek ini akan benar-benar tuntas dengan mutu terbaik, atau justru menambah daftar panjang pekerjaan publik yang sarat masalah?
(Ismail Hasan)