Anggota DPD RI asal Sumbar, Cerint Iralloza Tasya, kembali menjadi sorotan publik setelah keterangannya terkait status pendidikan profesi dokter dinilai tidak menjawab substansi kritik.
Padang, Presesimedia.com — Polemik seputar Anggota DPD RI asal Sumatera Barat, Cerint Iralloza Tasya, semakin panas dan sulit dikendalikan. Respons Cerint terhadap laporan Masyarakat ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI—yang menyoroti dugaan pelanggaran etik dan potensi benturan kepentingan—justru memicu gelombang kritik baru yang lebih tajam.
Alih-alih menjernihkan suasana, pernyataan Cerint pada Sumbarkita.id yang menekankan bahwa ia “tidak melakukan rangkap jabatan” dan bahwa “tidak ada aturan yang melarang pejabat publik menyelesaikan pendidikan,” dinilai banyak pihak sebagai jawaban normatif yang tidak menyentuh inti persoalan.
Baca Juga:
Mahasiswa & PPNI Sumbar Dorong Evaluasi Etik Senator DPD RI, Soroti Pentingnya Integritas dan Akuntabilitas https://presisimedia.com/mahasiswa-ppni-sumbar-dorong-evaluasi-etik-senator-dpd-ri-soroti-pentingnya-integritas-dan-akuntabilitas/
Sejumlah pengamat menilai bahwa pernyataan tersebut mengabaikan kompleksitas regulasi pendidikan profesi kedokteran, yang tidak dapat dijalani secara fleksibel seperti kegiatan akademik biasa—apalagi ketika dijalani bersamaan dengan mandat seorang senator yang seharusnya hadir penuh untuk kepentingan konstituen.
Kewajiban Koas Tidak Bisa Dipersingkat: Kritik Tajam Mengarah pada Minimnya Kejelasan
Program Pendidikan Profesi Dokter (koas) mengharuskan mahasiswa menjalani pendidikan klinis penuh waktu di rumah sakit pendidikan yang telah ditetapkan.
Rotasi disiplin, jadwal ketat, dan pengawasan institusi pendidikan merupakan syarat mutlak.
Dalam konteks itu, pernyataan Cerint bahwa ia hanya perlu “pandai-pandai membagi waktu” dinilai sebagai penyederhanaan berlebihan terhadap sistem yang pada praktiknya sangat rigid.
Kritikus mempertanyakan:
di mana Cerint menjalani rotasi koas,
bagaimana ia memenuhi kewajiban klinis yang harus dilakukan setiap hari,
dan apakah ia benar-benar mengikuti mekanisme pendidikan profesi secara utuh sesuai standar nasional.
Hingga hari ini, tidak ada penjelasan detail atau dokumen pendukung yang disampaikan Cerint.
Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa ada informasi krusial yang belum disampaikan secara terbuka.
Integritas Jabatan Dipertanyakan: Publik Mendesak Cerint Beri Penjelasan Terbuka
Persoalan yang dipersoalkan publik bukan sekadar soal Cerint menuntaskan pendidikan.
Isunya lebih dalam dan menyentuh wilayah integritas pejabat negara.
Ketika seorang senator menjalani pendidikan profesi yang menuntut kehadiran penuh di rumah sakit, publik wajar mempertanyakan apakah:
Cerint dapat menjalankan tugas kedewanan dengan optimal,
kewajiban koas dilaksanakan sepenuhnya,
dan apakah tidak terjadi konflik etik serta potensi benturan kepentingan.
Sementara Cerint menegaskan bahwa ia tidak berupaya menyembunyikan proses pendidikan yang dijalaninya, publik justru melihat bahwa jawaban tersebut tidak mengarah pada isu substantif, yakni apakah seluruh kewajiban koas benar-benar dijalankan sesuai aturan fakultas kedokteran.
Catatan Redaksi: Ketidakjelasan Berpotensi Menggerus Kepercayaan Publik
Dalam konteks pejabat publik, ketidakjelasan adalah risiko reputasi terbesar.
Apalagi ketika berkaitan dengan profesi kedokteran—sebuah bidang yang memiliki standar etik dan regulasi paling ketat.
Sebagai senator yang membawa nama Sumatera Barat di tingkat nasional, Cerint memikul tanggung jawab besar untuk memberikan jawaban yang presisi dan dapat diverifikasi.
Ketika kritik diarahkan pada isu yang fundamental, jawaban normatif tidak lagi cukup, bahkan dianggap sebagai upaya menghindar dari substansi.
Publik kini menunggu langkah berikutnya:
Apakah Cerint Iralloza Tasya akan memberikan klarifikasi komprehensif dan transparan, atau membiarkan polemik ini terus membesar di tengah rendahnya kepastian informasi?
(Redaksi)