Keterangan Gambar: Titik jalan yang ditambal secara swadaya oleh masyarakat berada di jalur umum dari Simpang Lubuk Buaya menuju Kampung Lubuk Bontar, lalu berlanjut ke Kampung Gunung Bungkuk Bang, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas. Kondisi jalan sebelumnya
Air Bangis – Prrsimedia.com.
Ironis tapi nyata. Di tengah gegap gempita publikasi “pembangunan merata” yang terus digaungkan oleh pemerintah daerah, warga di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, justru harus merogoh kocek pribadi sebesar seratus ribu rupiah per kepala keluarga (KK) demi membangun jalan umum di wilayah mereka sendiri.
Padahal, jalan tersebut bukanlah akses pribadi — melainkan fasilitas publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dana APBD.
Beberapa warga menyebut pungutan itu sebagai bentuk “inisiatif bersama”, tetapi di balik semangat gotong royong tersebut, muncul sederet pertanyaan mendasar dan menggelitik nurani publik:
Apakah selamanya masyarakat harus iuran untuk membangun jalan umum di Jorong Pigogah Pati Bubur menuju Air Bangis?
Jika benar demikian, lalu untuk apa fungsi pemerintah daerah dan miliaran rupiah anggaran infrastruktur setiap tahunnya?
Jika pungutan ini berlanjut, di manakah posisi uang APBD yang seharusnya membiayai infrastruktur publik tersebut?
Apakah tersangkut di meja birokrasi, atau justru menguap di laporan-laporan indah tanpa wujud di lapangan?
Apakah ini yang dimaksud “pembangunan merata” seperti yang digembar-gemborkan dalam berita resmi pemerintah kemarin?
Jika rakyat masih menambal lubang dengan uang pribadi, sementara pejabat sibuk berfoto di proyek berplang besar, di mana letak keadilan pembangunan itu?
Ataukah ini bagian dari teori klasik: “Oknum korup, rakyat menanggung”?
Sebuah pola lama yang terus berulang — di mana rakyat dipaksa menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
Kenyataan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah, bahwa retorika pembangunan tanpa implementasi nyata hanya melukai kepercayaan publik.
Kini masyarakat menunggu, bukan janji, tapi aksi dan transparansi penggunaan APBD. Karena pembangunan bukan tentang siapa yang berbicara paling lantang — tetapi siapa yang bekerja paling nyata untuk rakyat.
Oloah Hasibuan
