Pasaman Barat – Presesimedia.com.
Perusahaan tambang bijih besi PT Gamindra Mitra Kesuma (GMK) kembali jadi sorotan. Perusahaan yang beroperasi di Jorong Ranah Panantian, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, diduga menggunakan BBM bersubsidi untuk operasional tambangnya.
Dugaan ini menimbulkan keresahan. Di tengah sulitnya warga mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari, perusahaan besar justru dituding ikut mengambil jatah rakyat kecil.
“Kalau benar perusahaan ini memakai minyak subsidi, itu sudah keterlaluan. Kami susah beli BBM, sementara mereka bisa seenaknya,” ungkap seorang aktivis LSM P2NAPAS Air Bangis.
CSR dan Dampak Sosial Dipertanyakan
Selain isu BBM, warga juga menyoroti lemahnya kontribusi sosial PT GMK. Jalan rusak akibat kendaraan tambang, dampak lingkungan, serta program CSR yang dinilai minim, masih menjadi keluhan masyarakat.
https://presisimedia.com/pln-tampil-kaya-di-atas-kertas-tapi-siapa-yang-sebenarnya-untung/
Padahal, PT GMK bukan perusahaan kecil. Dengan izin pinjam pakai lahan Pelabuhan Teluk Tapang dan akses dermaga dari pemerintah, publik berharap keberadaan perusahaan memberi nilai tambah, bukan menambah beban sosial.
LSM P2NAPAS Minta Klarifikasi
Ketua Umum LSM Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS), Ahmad Husein Batubara, menegaskan pihaknya sudah melayangkan surat konfirmasi resmi kepada PT GMK.
“Kami tidak ingin isu ini hanya jadi gosip liar. Jika benar perusahaan menggunakan BBM subsidi, itu pelanggaran serius dan harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum,” tegas Ahmad Husein.
Ia juga mengkritik sikap korporasi yang masih abai terhadap tanggung jawab sosial. “Mereka mengeruk keuntungan dari bumi Air Bangis, tapi rakyat kecil masih harus menanggung jalan rusak dan berebut BBM subsidi. Itu memalukan,” tambahnya.
Baca Juga… https://presisimedia.com/p2napas-desak-presiden-copot-dua-menteri-gara-gara-main-domino-dengan-exs-tersangka-pembalakan-liar/
Pemerintah Diminta Bertindak
Masyarakat kini menunggu respons pemerintah daerah dan aparat hukum. Investigasi mendalam dibutuhkan agar dugaan ini tidak sekadar menjadi isu tanpa kepastian.
Jika terbukti bersalah, publik mendesak agar PT GMK ditindak tegas. Namun bila tidak, perusahaan perlu membuka fakta transparan agar reputasinya tidak semakin tergerus.
(Ismail Hasan)
Editor: Redaksi Presesimedia.com
