Pasaman,informasinegara.com — Proyek revitalisasi SD Negeri 08 Sentosa, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 senilai Rp930.838.000, menuai sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman (P2NAPAS).
Hasil observasi lapangan lembaga tersebut menemukan indikasi kuat adanya ketidaksesuaian teknis pada pekerjaan pondasi, yang merupakan bagian paling vital dari struktur bangunan. Dalam dokumentasi yang dihimpun P2NAPAS, tampak sloof bangunan tidak sejajar, ketinggian pondasi tidak seragam, serta beberapa titik terlihat miring dan tidak presisi.
Kondisi tersebut mengindikasikan lemahnya penerapan standar leveling dan pengawasan mutu konstruksi, yang seharusnya menjadi tolok ukur utama dalam proyek infrastruktur pendidikan yang dibiayai dari uang negara.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menyebut temuan ini sebagai sinyal bahaya terhadap kualitas dan keamanan bangunan sekolah yang menjadi tempat belajar generasi muda Pasaman.
> “Ini bukan proyek kecil. Ini uang rakyat, uang APBN, dan hasilnya harus berkualitas. Pondasi itu fondasi masa depan anak-anak kita. Kalau dari awal sudah asal jadi, bagaimana nasib bangunan ini nanti?” tegas Ahmad Husein dengan nada kecewa.
P2NAPAS mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman untuk segera turun ke lokasi melakukan pemeriksaan teknis ulang dan audit mutu konstruksi, serta memastikan kontraktor dan pengawas proyek bertanggung jawab penuh atas hasil pekerjaan yang tidak sesuai standar.
Ahmad menegaskan, pekerjaan pondasi yang cacat teknis tidak boleh dibiarkan berlanjut ke tahap struktur dinding sebelum ada perbaikan menyeluruh. Menurutnya, pembiaran kesalahan dasar dalam konstruksi dapat menimbulkan risiko serius bagi keselamatan pengguna bangunan di masa depan.
> “Kami tidak menyerang siapa pun. Kami menegakkan fungsi kontrol publik. Kalau pemerintah lalai, kami yang akan bersuara. Pendidikan anak-anak tidak boleh dikorbankan oleh kelalaian dan praktik asal jadi,” ujarnya lagi.
LSM P2NAPAS juga menyatakan siap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), hingga media massa untuk memastikan proyek revitalisasi sekolah ini benar-benar menghasilkan kualitas konstruksi yang aman, kuat, dan sesuai aturan teknis yang berlaku.
“Fungsi kontrol publik harus hidup. Kami tidak akan diam ketika uang negara dan masa depan anak-anak Pasaman dipertaruhkan,” tutup Ahmad Husein.
(Ismail Hasan)