Bengkulu, Presesimedia.com– Dewan Pimpinan Pusat LSM P2NAPAS menyatakan belum sepenuhnya puas terhadap tanggapan Balai Sumber Daya Air (SDA) Sumatera VII terkait pelaksanaan proyek konstruksi sumber daya air di Provinsi Bengkulu. Sikap tersebut diambil setelah Tim P2NAPAS melakukan pemantauan langsung ke lokasi pekerjaan dan menemukan sejumlah kondisi lapangan yang dinilai belum sejalan dengan penjelasan resmi pihak balai.
Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menjelaskan bahwa dalam klarifikasi sebelumnya Balai SDA Sumatera VII menyampaikan bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar teknis, dengan pengawasan konsultan yang ditunjuk. Namun, hasil observasi lapangan menunjukkan adanya beberapa hal yang patut mendapatkan perhatian lebih lanjut.
“Di lapangan Tim P2NAPAS menemukan indikasi teknis yang perlu dikaji ulang. Di antaranya, besi tulangan beton terlihat tidak diikat sebagaimana mestinya. Selain itu, saluran atau siring tidak dirapikan dan dibersihkan terlebih dahulu sebelum pengecoran. Bahkan, terdapat pekerjaan pengecoran yang dilakukan saat air masih mengalir,” ujar Ahmad Husein.
Selain aspek tersebut, P2NAPAS juga menyoroti pengendalian mutu beton. Menurut hasil pemantauan, tidak terlihat pelaksanaan uji slump maupun penggunaan alat uji beton saat proses pengecoran berlangsung. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai jaminan mutu beton yang digunakan dalam proyek tersebut.
Tak hanya itu, P2NAPAS turut mempertanyakan alasan keterlambatan pekerjaan. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar lokasi, selama masa pelaksanaan proyek tidak terjadi kondisi luar biasa seperti banjir, longsor, ataupun hujan berkepanjangan yang secara signifikan dapat menghambat progres pekerjaan.
Lebih lanjut, P2NAPAS mengungkap adanya informasi dari warga sekitar dan warga terdampak yang menyebutkan dugaan penggunaan material yang tidak memiliki kejelasan legalitas. Pihaknya menilai informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi terbuka dan berbasis dokumen oleh Balai SDA Sumatera VII guna menghindari spekulasi publik.
P2NAPAS menegaskan bahwa kritik dan temuan ini disampaikan sebagai bagian dari peran serta masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran negara agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pekerjaan.
“Kami berharap Balai SDA Sumatera VII dapat memberikan penjelasan lanjutan secara terbuka, lengkap dengan data teknis dan dokumentasi pendukung, agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat,” tegas Ahmad Husein.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Balai SDA Sumatera VII belum memberikan tanggapan lanjutan atas hasil pemantauan lapangan yang disampaikan oleh P2NAPAS.
(Iklandiyanto)
Editor Redaksi Presesimedia.com