BENGKULU SELATAN – Presesimedia.com. Proyek Pabrik CPO Mini, yang sebelumnya menjadi program unggulan Bupati terdahulu, hingga kini masih mangkrak dan belum beroperasi. Meskipun miliaran rupiah dari anggaran negara sudah dialokasikan, masyarakat belum merasakan manfaatnya.
Pergantian pucuk pimpinan pemerintah daerah tidak otomatis memperbaiki atau mengevaluasi operasional proyek, yang seharusnya diawasi secara ketat.
Temuan Lapangan
Tim investigasi LSM P2NAPAS menemukan kondisi memprihatinkan di lokasi pabrik:
Tidak ada petugas atau pengurus yang bertugas.
Mesin dan bangunan tidak difungsikan.
Banyak besi tua dan peralatan yang tidak terawat, berpotensi menurunkan nilai aset negara.
“Kami menduga ada banyak kejanggalan dalam pembangunan proyek CPO Mini, karena hingga saat ini pabrik belum beroperasi, padahal dana yang sudah digunakan menurut informasi lebih dari Rp2 miliar. Lantas, siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pabrik yang menjadi program unggulan Bupati sebelumnya?” – Ketua DPW P2NAPAS
“Uang rakyat sudah digunakan, namun hingga kini masyarakat belum merasakan manfaatnya sama sekali. Pemerintah daerah harus memberikan penjelasan terbuka, dan audit independen menjadi langkah mutlak agar proyek ini tidak menjadi beban negara.”
– Ahmad Husein Batu Bara, Ketua Umum LSM P2NAPAS Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman DPP LSM P2NAPAS
“Kami akan mengawal hingga tuntas, termasuk menindaklanjuti setiap temuan yang mengindikasikan penyalahgunaan anggaran. Proyek publik harus dirasakan manfaatnya, bukan sekadar bangunan fisik yang terbengkalai.”
– Ahmad Husein Batu Bara
Biaya pembangunan pabrik CPO Mini lebih dari Rp2 miliar.
Hingga kini, belum ada bukti operasional atau hasil nyata bagi masyarakat.
Pihak terkait harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran negara.
Dorongan Klarifikasi & Audit Terbuka
LSM P2NAPAS mendesak Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan dan Dinas Pertanian:
Membuka dokumen perencanaan dan realisasi anggaran proyek
Menjelaskan alasan teknis dan administratif mengapa pabrik belum beroperasi
Menyampaikan rencana tindak lanjut agar proyek memberikan manfaat nyata
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar uang rakyat tidak terbuang percuma. Setiap proyek publik harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Ahmad Husein Batu Bara.
Pola Proyek Bermasalah
Fokus hanya pada pembangunan fisik.
Minim perencanaan pasca-pembangunan.
Tidak ada evaluasi terbuka setelah anggaran terserap.
Bangunan berdiri, namun fungsi pabrik tidak berjalan, menandakan orientasi proyek lebih ke realisasi anggaran daripada manfaat jangka panjang.
Pelajaran Bagi Pemerintahan Saat Ini
Kasus CPO Mini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban adalah kunci agar proyek publik tidak berakhir sia-sia. Jangan sampai sejarah berulang: proyek dibangun, anggaran cair, tapi masyarakat tidak merasakan manfaatnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Presesimedia.com masih mengupayakan konfirmasi resmi dari Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan dan Dinas Pertanian.
(Iklandiyanto)