Kematian ODGJ di Kebumen: Penanganan Dipertanyakan, Siapa Bertanggung Jawab?

Publik menyoroti SOP penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) setelah seorang ODGJ meninggal dunia saat ditangani aparat di Kabupaten Kebumen. Pemerintah diminta transparan.

Kebumen -presesimedia.com. Seorang ODGJ di Kabupaten Kebumen meninggal dunia saat proses penanganan oleh aparat terkait, memicu pertanyaan serius publik.

Dugaan penanganan yang tidak sesuai SOP menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan ODGJ dan efektivitas prosedur yang diterapkan. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah setempat, sementara masyarakat menuntut investigasi menyeluruh agar tragedi serupa tidak terulang.

Sejumlah narasumber menyoroti lemahnya prosedur dan koordinasi antarinstansi dalam menangani ODGJ. SK, seorang tokoh masyarakat, menegaskan bahwa kematian ini menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem penanganan.

ODGJ membutuhkan penanganan khusus. Jika sampai ada yang meninggal, patut dipertanyakan apakah prosedur dijalankan dengan benar dan siapa yang bertanggung jawab,” ujar SK, Selasa (03/02/2026).

HA, narasumber lain, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh:

Tidak cukup hanya menyampaikan belasungkawa. Pemerintah harus menjelaskan kronologi kejadian, SOP yang diterapkan, dan langkah pencegahan agar tragedi tidak terulang,” katanya.

AI menambahkan, pemerintah harus mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem penanganan ODGJ di Kebumen.

Ini bukan soal kesalahan individu. Sistem harus diperbaiki, aparat dan tenaga kesehatan harus dilatih, serta masyarakat perlu diedukasi tentang penanganan ODGJ,” tegas AI.

Hingga saat ini, publik masih menunggu jawaban resmi mengenai:

Kronologi lengkap kejadian yang menimpa ODGJ.

Prosedur atau SOP yang digunakan dalam penanganan.

Instansi atau pihak yang bertanggung jawab secara langsung.

Langkah konkret pemerintah untuk mencegah tragedi serupa.

Tragedi ini menjadi alarm bagi semua pihak: sistem penanganan ODGJ perlu diperkuat, keselamatan warga yang rentan harus dijamin, dan transparansi pemerintah menjadi kunci kepercayaan publik.

(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *