Padang, Presesimedia.com. Pengadaan nasi kotak Satpol PP Kota Padang kembali menuai kritik. Temuan BPK mengindikasikan ketidakwajaran harga Rp33.000 per paket, yang berpotensi menimbulkan pemborosan hingga Rp59,9 juta. Publik kini menagih penjelasan dari Wali Kota Padang selaku penanggung jawab pengawasan daerah.
LSM P2NAPAS bahkan meminta Kasatpol PP dievaluasi, termasuk kemungkinan pencopotan bila terbukti lalai dalam proses pengadaan.
Untuk memastikan informasi yang akurat dan transparan, Presesimedia.com mengajukan konfirmasi kepada Wali Kota Padang, di antaranya:
Tanggapan atas temuan BPK terkait ketidakwajaran harga.
Pengetahuan Wali Kota soal proses penetapan harga Rp33.000 per kotak.
Rencana evaluasi terhadap Satpol PP dan Kasatpol PP.
Komitmen Pemko dalam memanfaatkan e-catalog, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat pengawasan internal.
Kesediaan Pemko membuka dokumen pengadaan untuk transparansi publik.
Langkah perbaikan yang akan diterapkan agar kasus serupa tidak terulang.
Presesimedia.com menunggu jawaban resmi Wali Kota untuk kepentingan pemberitaan dan hak publik atas informasi.
(Ismail Hasan.)
—