PASAMAN —Presisimedia.com. Jalan rusak dan drainase bermasalah di ruas Jalan Pasaman–Lubuk Basung, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, menjadi sorotan serius LSM P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman).
Hasil investigasi lapangan pada Selasa (3/3/2026) pukul 14.34 WIB menemukan retakan, lubang, dan genangan air yang meluber ke badan jalan akibat drainase tidak berfungsi. Kondisi ini dianggap berbahaya bagi pengendara, terutama sepeda motor, serta mempercepat kerusakan struktur jalan.
Ketua Umum LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menekankan bahwa infrastruktur jalan adalah layanan publik dasar.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jalan rusak dan drainase tidak berfungsi bukan sekadar persoalan teknis, tapi tanggung jawab pelayanan publik,” ujarnya.
LSM P2NAPAS mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui instansi terkait untuk melakukan survei menyeluruh dan perbaikan permanen, bukan sekadar tambal sulam. Transparansi anggaran dan percepatan penanganan juga dianggap penting agar masyarakat tidak menjadi korban lambannya respons pemerintah.
Konfirmasi ke Dinas Terkait
Media telah menghubungi Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Armizoprades, S.T., M.T., melalui WhatsApp terkait status pemeliharaan, penyebab drainase bermasalah, alokasi anggaran, dan jadwal perbaikan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi.
Desakan LSM P2NAPAS
Penanganan darurat untuk mencegah risiko kecelakaan,
Perbaikan menyeluruh termasuk drainase,
Pengawasan ketat kualitas pekerjaan,
Transparansi progres penanganan kepada publik.
“Infrastruktur bukan proyek seremonial. Pemerintah harus hadir sebelum masalah semakin besar,” tegas Ahmad Husein.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang belum memberikan respons resmi.
Kalau mau, saya bisa buatkan juga versi lebih “viral media online” dengan judul provokatif dan lead yang menarik perhatian, tapi tetap faktual, supaya isu jalan rusak ini lebih mendapat perhatian publik dan pemerintah.
Tim Redaksi