Sumatera Utara, Presesimedia.com – Tragedi pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Muara Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang menelan korban jiwa, hingga kini masih menyisakan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Publik menaruh harapan besar kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara agar penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Sejumlah elemen masyarakat sipil, termasuk Fast Respon Nusantara (FRN), mendorong keterbukaan informasi serta keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas insiden tersebut. Dalam konteks kepentingan pemberitaan dan kontrol publik, Presesimedia.com mengajukan konfirmasi resmi kepada Kapolda Sumatera Utara terkait komitmen institusi yang dipimpinnya.
Publik ingin mengetahui sejauh mana komitmen Polda Sumut dalam memastikan penanganan kasus PETI Muara Pungkut yang telah menimbulkan korban meninggal dunia dan luka-luka dapat diungkap secara terang-benderang, objektif, dan tidak berhenti di tengah jalan.
Baca juga
https://presisimedia.com/kapolres-mandailing-natal-bungkam-insiden-peti-muara-pungkut-tewaskan-warga-belum-jelas-ujungnya/
Selain itu, muncul pertanyaan mengenai apakah Polda Sumatera Utara telah melakukan evaluasi maupun supervisi terhadap kinerja Polres Mandailing Natal, mengingat hingga saat ini perkembangan penanganan kasus tersebut belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Presesimedia.com juga meminta penjelasan secara garis besar terkait sejauh mana progres penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan, termasuk langkah-langkah konkret yang sudah ditempuh aparat kepolisian sejak terjadinya peristiwa tersebut.
Baca juga
*Nyawa Warga Melayang, FRN Desak APH Ungkap Aktor Tambang Ilegal*
https://presisimedia.com/nyawa-warga-melayang-frn-desak-aph-ungkap-aktor-tambang-ilegal/
Isu krusial lainnya menyangkut pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas PETI tersebut. Apakah Polda Sumut atau Polres Mandailing Natal telah mengantongi identitas atau inisial pihak yang diduga sebagai pemilik atau pengelola tambang emas ilegal di lokasi kejadian. Jika identitas tersebut belum dapat disampaikan ke publik, masyarakat berharap adanya penjelasan terbuka mengenai kendala yang dihadapi aparat dalam proses pengungkapan.
Dengan adanya korban jiwa, publik juga mempertanyakan kepastian hukum dalam kasus ini. Apakah terbuka kemungkinan penetapan tersangka, khususnya terhadap pemilik atau pengelola PETI, serta pasal-pasal pidana apa saja yang berpotensi diterapkan, baik terkait pertambangan ilegal maupun dugaan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa.
Baca juga :
https://presisimedia.com/pasca-tragedi-peti-muara-pungkut-publik-tunggu-ketegasan-kapolres-madina/
Dari sisi pengamanan, Presesimedia.com turut mempertanyakan status terkini lokasi tambang pascakejadian. Apakah telah dilakukan penutupan total, pemasangan garis polisi, serta pengamanan lanjutan guna mencegah aktivitas PETI kembali beroperasi.
Tak kalah penting, masyarakat berharap Polda Sumut juga melakukan pengawasan internal secara ketat untuk memastikan tidak adanya pembiaran, kelalaian, ataupun perlakuan khusus terhadap pihak-pihak tertentu dalam penanganan kasus ini.
Menyikapi desakan transparansi dari elemen masyarakat sipil, publik menunggu sikap dan respons Polda Sumut terhadap keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan dan kontrol sosial yang konstruktif.
Ke depan, langkah-langkah preventif juga menjadi sorotan. Masyarakat berharap Polda Sumut memiliki strategi yang jelas dan berkelanjutan untuk mencegah terulangnya tragedi serupa, baik di Mandailing Natal maupun daerah lain di Sumatera Utara yang rawan aktivitas PETI.
Terakhir, Presesimedia.com menanti pesan tegas Kapolda Sumatera Utara kepada jajaran kepolisian di daerah serta kepada para pelaku PETI, bahwa keselamatan masyarakat dan supremasi hukum harus menjadi prioritas utama, sekaligus jaminan kepada publik bahwa kasus PETI Muara Pungkut akan diselesaikan hingga tuntas.
Presesimedia.com berharap konfirmasi ini dapat dijawab secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian serta memastikan hukum benar-benar hadir untuk melindungi masyarakat.
(Redaksi.)